"Peraturan ini diberlakukan untuk mencegah masuknya penyakit hewan dari luar Kalbar, mengendalikan kemungkinan penularan penyakit hewan di Kalbar, serta memberikan jaminan akan produk hewan yang aman dikonsumsi masyarakat Kalbar," kata Kepala Dinas Peternakan dan Kehewanan Kalbar Abdul Manaf, Minggu (27/7).

Kewenangan pemberian izin gubernur untuk memasukkan atau mengeluarkan hewan ternak dari wilayah Kalbar tersebut, dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kehewanan Kalbar. Dikatakan Manaf, tidak ada pungutan atau retribusi apapun terkait penerbitan izin tersebut.

"Pergub ini sudah dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dan Departemen Dalam Negeri. Daerah lain ada juga yang mengajukan peraturan serupa, namun tidak disetujui karena mencantumkan adanya retribusi untuk daerah," kata Manaf.

Dalam peraturan ini, untuk mendapatkan izin memasukkan hewan ke Kalbar, syaratnya harus memiliki surat keterangan kesehatan hewan dan izin pengeluaran hewan atau bahan asal hewan dari dinas perternakan daerah asal. Untuk memasukkan bahan asal hewan yang belum teregistrasi resmi di Balai Pengawasan Obat dan Makanan, wajib disertakan surat keterangan keamanan pangan dari dinas kesehatan daerah asal dan atau sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Selain itu, untuk memasukkan unggas, babi, dan produk turunannya, dalam peraturan itu mensyaratkan keterangan bebas flu burung dari dinas peternakan daerah asal dan hasil pemeriksaan laboratorium yang terakreditasi.

Dalam hal dibutuhkan adanya pengendalian wabah penyakit hewan menular maupun stabilisasi populasi hewan di Kalbar, dalam peraturan itu juga disebutkan adanya kewenangan gubernur untuk menutup lalu lintas hewan dari luar daerah yang akan masuk ke Kalbar.

_kompas